Laman Pilihanraya Umum Malaysia Ke 11

Kepemimpinan Islam
Oleh Ummu Solehah Abdullah

Kita dapat menyaksikan semakin meningkatnya keluhan masyarakat atas layanan yang mengecewakan dari kepemimpinan pemerintahan. Melalui berbagai media massa atau pengamatan langsung kita dapat menyaksikan minimanya perhatian pemimpin terhadap masalah rakyat dan dibebani dengan segala macam kenaikan harga barang, perkhidmatan dan tol. Belum lagi penyalahgunaan kekuasaan (power abuse) yang kian tampak secara nyata. Korupsi dan kolusi antara penguasa dan pengusaha masih terus berlangsung. Para konglomeratpun tak tersentuh hukum bahkan mendapat surat bebas hutang. Kelalaian pemerintah melakukan pengawasan atas kegiatan bisnis berskala besar yang melibatkan wang negara dan wang masyarakat (seperti perbankan) menunjukkan rendahnya kualiti kepemimpinan. Penegakkan hukumpun penuh dengan ketidakadilan.

Solusi keliru dalam masalah Kepemimpinan berdasarkan kenyataan di atas, muncullah berbagai usaha untuk mewujudkan kepemimpinan yang berhasil. Intinya, bagaimana menghasilkan kepemimpinan yang memiliki komitmen sebagai pelayan (servant leaders) dan tanggungjawab kepada masyarakat (public accountability). Namun, dalam implementasinya, solusi-solusi yang diberikan tidaklah memberikan keberhasilan. Solusi-solusi keliru tersebut di antaranya:

Pertama, terlalu bergantung kepada figure dan kurang memperhatikan pentingnya sistem. Figure memang diperlukan, tetapi ia tidak dapat berdiri sendiri. Sebab, figure menyatu dengan sistem yang hendak diterapkannya. Ketika yang dipentingkan hanyalah persoalan figure maka yang terjadi adalah status quo: pergantian figure pemimpin terlaksana, tetapi perubahan sistem dan perbaikan masyarakat tidak terjadi.

Sebagai contoh, kepemimpinan nasional telah berganti tetapi persoalan kepemimpinan pemerintahan hingga saat ini tetap sama. Dulu, pada zaman Tun Dr Mahathir, yang bahkan dijuluki sebagai Bapa Pembangunan dan sangat dialu-alukan, diharapkan terjadi perubahan signifikan. Realitinya, selama lebih dua dekad berkuasa yang ada adalah kronisme, penumpukkan kekayaan, korupsi, kolusi dan nepotisme. Hukumpun bersikap mendua: pada pihak lemah diterapkan secara konsisten, sementara pada pihak penguasa dan konglomerat tak berdaya, kerana itu, mafia peradilan pun menjadi fenomena.

Kedua, kononnya lebih menuruti keinginan rakyat yang direpresentasikan oleh para wakil rakyat. Padahal, keinginan tersebut tidak selalu benar. Apalagi sebenarnya terdapat keterputusan hubungan antara rakyat dan wakilnya. Kerananya, pada saat mereka membuat aturan, tidak selalu aturan yang dihasilkan mencerminkan suara rakyat. Andaikan mencerminkan suara rakyat, itupun tidak selalu benar.

Ketiga, membentuk koalisi kepemimpinan atas dasar nasionalisme-religius, tokoh korporat dan professional. Koalisi jenis ini bukanlah koalisi yang didasarkan pada kesamaan pemahaman dan ideologi, tetapi pada kepentingan. Kerananya, tidak menghairankan jika produk hukum/aturan dan pelayanan terhadap publik pun bergantung pada hasil kompromi yang melindungi kepentingan masing-masing, para elitnya, pengusaha pendukungnya. Setelah itu, barulah berbicara tentang kepentingan rakyat.

Berdasarkan perkara di atas, teranglah bahawa ketiga-tiga solusi tersebut tidaklah mendatangkan kepemimpinan yang berhasil.

Akar Persoalan Kegagalan Kepemimpinan Nasional Dunia Islam

Allah Yang Mahaperkasa berfirman yang bererti:

Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia; melakukan amar makruf nahi mungkar, dan mengimani Allah. (QS Ali Imran [3]: 110).

Dalam ayat di atas, Allah SWT menegaskan dua perkara. Pertama, umat Mumammad saw adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Ertinya, kaum Muslim sejatinya menjadi umat terbaik bukan hanya bagi bangsa Arab atau kaum Muslim saja, melainkan juga untuk kaum Muslim mahupun non-Muslim di seluruh dunia. Sebab, frasa linnas menunjukkan makna bagi seluruh manusia, tanpa kecuali. Umat terbaik tentu bukanlah umat yang dijajah, pemimpinnya diceduk bahkan dibunuh, rakyatnya dibantai, kekayaannya dirampas, ekonominya dikuasai, perjanjiannya dikhianati dan lain-lain.

Kedua, kaum Muslim sebagai umat memiliki karakter selalu melakukan amar makruf nahi munkar. Yang dimaksudkan tentu saja bukan sekadar amar makruf nahi munkar terhadap perilaku individual, tetapi juga terhadap perilaku masyarakat dan pemerintah; termasuk terhadap negara-negara besar. Untuk itu, umat Islam perlu memiliki kekuatan dan kekuasaan yang mampu menghentikan kejahatan negara-negara besar tersebut.

Faktanya, kini hampir di seluruh dunia, negara-negara di Dunia Islam termasuk ke dalam kelompok Dunia Ketiga, yang rata-rata sedang berkembang bahkan terkebelakang. Umat Islam belum menjadi umat terbaik bagi manusia. Kepemimpinan nasional yang ada gagal memajukan kaum Muslim dan membentuknya menjadi khaira ummah. Setidaknya ada tiga sebab mengapa hal ini terjadi, iaitu penerapan sistem sekular, pemimpin yang tidak bertakwa dan menjadi kaki tangan asing.

Secara i‘tiqadi, penerapan sistem sekular, yang bererti mengatur kehidupan atas dasar bukan Islam, akan mendatangkan penghidupan yang sempit, baik material mahupun nonmaterial. Allah SWT berfirman yang bererti:

Siapa saja yang berpaling dari peringatanKu (Al Quran), sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada Hari Kiamat dalam keadaan buta. (QS Thaha [20]: 124).

Fakta menunjukkan bahawa dengan penerapan sekularisme bererti hukum dibuat oleh manusia atas dasar suara majoriti. Jadilah yang berkuasa adalah mereka yang kuat. Terjadilah homo homini lupus, manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Atas dasar inilah, muncul berbagai persoalan lanjutan.

Sekularisme melenyapkan nilai-nilai kemanusiaan dan menumbuhkan praktik-praktik ‘ekonomi’ gelap seperti judi, pemabukan, perdagangan filem porno dan pelacuran. Sebab, selama ada orang yang menginginkan, menurut pandangan kapitalisme, barang atau jasa yang diinginkan tersebut menjadi barang atau jasa yang bernilai ekonomis. Sistem inipun terbukti telah menghasilkan penguasa yang pro konglomerat. Di AS isu Lippogate dan Enrongate merupakan bukti nyata. Bukti lainnya adalah kesenjangan antara kaya dan miskin semakin menganga. Pada aspek lain, atas dalih kebebasan pemilikan dan kedaulatan rakyat,‘dipaksakanlah’ aturan internasional tentang perdagangan bebas ke semua negara. Akibatnya, negara-negara berkembang hanya menjadi pasar bagi produk negara Barat maju. Perusahaan asing pun menguasai negara-negara miskin.

Selain penerapan sistem sekular, pemimpin yang tidak bertakwa pun menyebabkan kegagalan kepemimpinan. Ketika kepemimpinan Islam adalah kepemimpinan yang berpihak kepada Islam dan umatnya, konsekuensi logiknya kepemimpinan tersebut sejatinya dipegang oleh orang yang bertakwa. Melalui kepemimpinannyalah umat Islam dimajukan. Sebaliknya, pemimpin yang tidak bertakwa rela untuk mendustai rakyatnya, menjual aset milik rakyat kepada asing, membuat perjanjian yang melepaskan tanah kaum Muslim kepada kaum kafir seperti isu Palestine. Itulah yang kini terjadi di Dunia
Islam.

Kedua perkara tersebut diparahkan lagi dengan kemahuan para penguasa menjadi kaki tangan asing. Pada saat penguasa menjadi kaki tangan asing maka pada saat itulah kepemimpinan berada di tangan asing tersebut. Segala perkara yang dipandang merugikan mereka akan ditentang, jika perlu mengganti penguasa di negara Muslim tersebut. Kerananya, pemimpin seperti ini memandang rakyat yang tidak setuju dengan keputusannya yang berpihak kepada asing sebagai musuh. Hingga kini kenyataan ini masih berlangsung.

Cukup menyedihkan ketika sebahagian calon ketua negara, termasuk Indonesia, meminta restu dari AS, seperti yang pernah diungkapkan William Lidle beberapa waktu lalu. Di sisi lain, pasca peledakan WTC, AS dalam surat permintaannya ke berbagai negara menyatakan, “Anda mendukung AS atau berada di pihak teroris?” Melalui hal ini, AS membahagikan dunia ini menjadi dua: AS dan negara yang mendukungnya di satu pihak, negara teroris di lain pihak. Jadi, terorisme itu didefinisikannya sebagai pihak-pihak yang tidak mendukung atau melawan AS. Pendukung AS diberi wortel (carrot), sedangkan penentangnya atau ‘neutral’ diberi tongkat (stick). Dunia Islam pun ramai-ramai membuat UU Antiterorisme yang diarahkan kepada kaum Muslim. Selain itu, muncul pula UU yang membolehkan asing menguasai saham media massa 51%; begitu pula dalam perusahaan-perusahaan yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti Indosat, bank, dan perusahaan air minum.

Ketiga faktor tersebut secara langsung telah mendatangkan kegagalan kepemimpinan di negara-negara Muslim. Akibatnya, negara-negara Muslim pun terus bergantung pada negara asing.

Solusi Islam dalam Kepemimpinan

Kepemimpinan yang dikehendaki Islam adalah kepemimpinan yang berpegang pada Islam yang dibawa olehRasulullah saw dalam menyelesaikan berbagai persoalan, menjadi benteng untuk menjaga dan memelihara umat Islam dalam segala seginya dan menyatukan segenap umat Islam di dunia. Kepemimpinan yang dapat mewujudkan semua itu dinamai oleh Nabi saw dengan istilah khilafah/imamah. Di antara hadis yang menegaskan hal ini adalah:

Awal urusan ini (Islam) adalah kenabian dan rahmat, kemudian khilafah dan rahmat, kemudian imarah dan rahmat. (HR at-Thabrani).

Setelah wafat Nabi saw, kepemimpinan dalam sistem yang dibangunnya tersebut dilanjutkan oleh para pemimpin yang ketika beliau masih hidup dinamakan khilafah. Rasulullah saw bersabda yang bererti:

Akan ada setelahku para khalifah yang melakukan apa yang mereka ketahui dan mengerjakan apa yang diperintahkan pada mereka. Akan ada pula setelah mereka para khalifah yang melakukan apa yang tidak mereka ketahui dan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan kepada mereka (HR Abu Ya‘la).

Rasulullah saw juga bersabda yang bererti:

Kalian haruslah berpegang pada jalanku dan jalan para khalifah yang mendapatkan petunjuk dan hidayah. (HR at-Tirmidzi).

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Allah Swt dan RasulNya telah menggariskan konsepsi dasar pembangun kepemimpinan. Hal-hal tersebut adalah:

Pertama: Pemimpin yang baik. Dalam wacana Islam, pemimpin sering disebut imam (pemimpin yang diikuti), ra’in (penggembala yang mengurusi, manager), rais (ketua, yang mengarahkan), mas’ul (penanggungjawab), dan hakim (penguasa, yang menerapkan hukum). Kerananya, pemimpin dalam Islam haruslah individu yang dapat menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Pemimpin haruslah mampan dalam hal ketakwaan, keamanahan, kejujuran dan keahlian. Orang-orang yang mengangkat pemimpin yang tidak tepat dianggap telah melanggar amanat dan berkhianat kepada Allah, RasulNya dan kaum Mukmin.

Abu Dzarr r.a. pernah berkata kepada Rasulullah saw, “Ya, Rasulullah, apakah Anda tidak berkenan mengangkat diriku sebagai pemimpin wilayah?” Rasulullah saw kemudian menjawab seraya menepuk-nepuk kedua bahunya (yang ertinya), “Hai, Abu Dzarr, kamu adalah seorang yang lemah, sedangkan tugas itu adalah suatu amanat yang akan membuat orang menjadi hina dan menyesal pada Hari Kiamat, kecuali jika ia mampu menunaikan hak dan kewajipan yang dipikulkan kepadanya.” (HR Muslim).

Kedua, Sistem yang benar. Saat di Mekah Nabi saw pernah ditawari kekuasaan dan dipersilakan untuk menjadi pemimpin Arab asalkan menghentikan dakwah Islam. Namun, beliau menolaknya. Padahal, secara individual beliau adalah orang terbaik di kalangan Arab, bahkan digelari al-Amin. Kerana dakwah Islam (apalagi penerapannya) tidak diperkenankanlah beliau membuat penolakan tersebut. Berbeza dengan itu, pasca hijrah ke Madinah, beliau langsung menjadi ketua negara dan segera membuat konstitusi yang dikenal dengan Piagam Madinah. Realiti ini menunjukkan bahawa kepemimpinan tidak cukup mengandalkan orang, melainkan juga sistem yang diterapkan oleh pemimpin tersebut.

Dalam Islam, sistem yang wajib diterapkan adalah sistem yang menerapkan syariat Islam dan menyatukan negara-negara kaum Muslim di bawah naungan Daulah Khilafah. Sistem itu ditopang oleh empat tiang, iaitu:

a. Kedaulatan ada di tangan Allah SWT yang terdapat di dalam hukum-hukum-Nya. Hanya Allahlah yang berhak menentukan baik-buruk, benar-salah, dan terpuji-tercela. Manusia hanya mengambil dan mencerna apa-apa yang terdapat di dalam wahyu tersebut. Allah SWT berfirman yang bererti:

Hukum itu hanyalah kepunyaan Allah. (QS Yusuf [12]: 40).

b. Kekuasaan di tangan rakyat. Ertinya, rakyatlah yang memilih pemimpinnya dengan rela dan pilihan (ikhtiar). Kekuasaan yang diberikannya itupun hanyalah untuk menjalankan syariat Islam (kedaulatan syariat) semata, bukan kedaulatan rakyat. Hal ini telah disebutkan dalam banyak hadis terdahulu.

c. Wajib mengangkat hanya satu pemimpin sedunia, satu khalifah. Dunia Islam haruslah menyatu. Rasulullah saw menegaskan yang bererti:

Jika dibaiat dua orang khalifah maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya (HR Muslim).

d. Hak adopsi hukum syariat untuk diterapkan di tengah masyarakat hanyalah ada pada khalifah. Ijma sahabat menunjukkan hal ini.

Ketiga, Hubungan antara rakyat dan penguasa. Hubungan ini didasarkan pada ketakwaan kepada Allah SWT dari kedua belah pihak. Penguasa diangkat untuk menerapkan hukum syariat kepada rakyat. Kerananya, rakyat wajib menaatinya sekaligus memberikan koreksi kepadanya. Dari sini tumbuhlah mekanisme saling koreksi dan pertanggungjawapan antara rakyat dan penguasa. Penghubung antara keduanya adalah syura, yang tolok ukurnya adalah dalil terkuat (jika berkaitan dengan hukum syariat), pandangan pihak yang ahli (jika menyangkut keahlian tertentu), atau suara majoriti (jika berkaitan dengan aktiviti yang secara syar‘i hukumnya mubah dan dimaklumi oleh majoriti mereka).

Jelaslah, pendekatan kepemimpinan haruslah atas dasar individu sekaligus sistem. Kepemimpinan pemerintahan jenis inilah yang dapat mendatangkan keberhasilan baik secara material mahupun ruhi. Itulah kepemimpinan dalam khilafah yang dicatat sejarah tegak selama 12 abad.